permendagri pengelolaan barang milik daerah. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. permendagri pengelolaan barang milik daerah

Materi Pelatihan. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa; dan d. Halaman ini. 06/2020 TANGGAL 27 OKTOER 2020 (N TAHUN 2020 NO. E. (2) Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. (11) Diisi kuantitas barang yang diusulkan. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Bahasan Pembukuan Barang Milik Daerah Bersumber dari Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (BMD). Pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah. Bidang. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2022. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah. Bahasa. Sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo melaksanakan Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) Tahun 2023. 59. Bahasa Indonesia. Dalam rangka penguatan peran pejabat pengelola barang milik daerah yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor. Semua Dokumen. Ditetapkan Tanggal. (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. pdf - Google Drive. Suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta,. Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2010 Nomor 3); 22. PERMENDAGRI 47 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBUKUAN, INVENTARISASI, DAN PELAPORAN BARANG MILIK DAERAH. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (6) Undang-Undang. Halaman ini telah diakses 96437 kali. pdf Untuk Nanti. Pengadaan c. Hibah adalah pengalihan. Bidang. 2019. (1) Pengelola, pengguna dan/atau kuasa pengguna wajib melakukan pengamanan barang milik. PP No. Menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Menteri Dalam Negeri berwenang menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah. 25, BD Kabupaten Madiun Tahun 2021 Nomor 25. ABSTRAK: bahwa untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam rangka meningkatkan kinerja bagi pejabat pengelola BMD dan Optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah, perlu menyusun mekanisme pemberian insentif pengelolaan barang milik daerah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Permendagri No 63 Tahun. Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah; 3. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang. Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik. 4. go. TBN = Tambahan Berita Negara. Fatoni menyatakan, dalam rangka pengelolaan BMD, Kemendagri telah mengeluarkan beberapa kebijakan, di antaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, hingga Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan. uran Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama. Sosialisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah by ekamahmudi. Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan. 06/2012, dan. Tanggal Berlaku. MODUL PENGAWASAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 7 8. dalam pengelolaan barang milik daerah, dan terwujudnya pengelolaan barang milik daerah yang tertib, efektif, dan efisien. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam. Berdasarkan Permendagri no. Permendagri No 19 Tahun 2016 pasal 1 ayat 16 . Optimalisasi layanan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum oleh Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) BPK di era digital terus ditingkatkan. BARANG MILIK DAERAH - PENGELOLAAN. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 74 ayat (3). Barang Milik Daerah. PERMASALAHAN Tulisan hukum ini akan membahas pengelolaan keuangan BLUD dan fleksibilitas pengelolaannya berdasarkan struktur anggaran BLUD,. Secara garis besar tujuan dikeluarkannya Permendagri Nomor 47/2021 adalah untuk memberikan pedoman bagi pengelola barang, pengguna barang atau kuasa barang dalam melaksanakan penatausahaan BMD dengan tujuan terwujudnya tertib pengelolaan BMD yang efektif, efisien, optimal dan akuntabel. No. barang milik daerah berupa rumah. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan daerah setempat 3. Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, pada pasal 7 juga telah menjelaskan tentang RKBMD. 20, TLN No. 5. INFOASN. Tanah Desa adalah barang milik desa berupa tanah bengkok, kuburan, dan titisara. 3 UU Nomor 1 Tahun 2004 dalam Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (6) mengamanatkan disusunnya Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan BMN/D. tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. 2. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 84 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam. barang milik daerah yang berasal dari perolehan. Kementerian Dalam Negeri . Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (L embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262); 22. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana. Mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah 9. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sehingga perlu dilakukan perubahan; c. Pengelolaan Barang Milik Daerah. 59 Tahun 2007 yang merupakan acuan utama penyusunan APBD belum mencantumkan RKBMD sebagai salah satu dokumen dasar penyusunan APBD. (12) Diisi satuan barang yang diusulkan sesuai ketentuan yang berlaku 2 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 1 angka 17. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. 2021/No. 27 Tahun 2014. 19 Tahun 2016 – Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, serta terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, peraturan. Artikel ini menjelaskan tata cara pelaksanaan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah (BMD) yang dimaksud oleh Permendagri Nomor 47. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok. PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 1 Month Ago ; 0 Comment ; 2 minutes reading ; 3,250 Views ; Share . PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH. Pengelolaan Barang Milik Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan pengelolaan Barang Milik Daerah sehingga perlu diganti; c. PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah. 12 Tahun 2019 Tentang PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. bahwa pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah. Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan Penghunian Rumah Negara Milik Pemerintah Provinsi Bali. PERATURAN MENTERI. peraturan pemerintah no. Updated Thu, 07-Sep-2023. 6. Solusi. Permendagri No. bahwa Pasal 409 huruf a Undang- Undang 23 Tahun 2014. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; c. Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan kekayaan daerah yang perlu dikelola dengan tertib, efektif dan efisien sehingga dapat di daya gunakan secara optimal dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. 1. . Pemerintah daerah memiliki tanggung. Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Permendagri Pedoman Pengelolaan BMD), yaitu:5 Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang wajib. Subjek. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 59 ayat (3), Pasal 90 ayat (3) dan Pasal 98 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Barang milik daerah adalah peraturan menteri dalam negeri (permendagri) nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. Pengelolaan Barang Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Era Nandya Febriana, Jayus, Rosita Indrayati. 28 Tahun 2020 Perubahan PP NO. (5) Nilai riil sebagaimana. Pengelolaan Barang Milik: Daerah adalah rangkaian kegiahm dan tindakan terhadap barang Daerah yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga,. Melalui Permendagri Nomor 27 Tahun 2021, diharapkan pengelolaan barang milik daerah dapat menjadi lebih baik dan terarah. pengelolaan barang milik daerah, selain perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian,. Penelitian ini bertujuan untuk urgensi penghapusan barang milik daerah oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manokwari; untuk. Azas Fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dibidang pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengelola barang dan Kepala Dearah sesuai fungsi, wewenang dan tanggung. 5 Pengelolaan Database Barang Milik. secara optimal; b. Pengguna barang dapat mengajukan permohonan penghapusan barang milik daerah kepada gubernur/bupati/walikota melalui pengelola barang yang sedikitnya memuat: [12] pertimbangan dan alasan penghapusan; dan. PERATURANPEDIA. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 59 ayat (3), Pasal 90 ayat (3) dan Pasal 98 ayat (5) Peraturan. go. Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar. 2014; Per. Melakukan pencarian untuk kata tugas+dan+fungsi+bidang+pengelolaan+barang+milik+daerah. 5. Upload Login Signup. Pengelolaan barang milik daerah merupakan hal mutlak harus dilaksanakan oleh setiap perangkat daerah, karena itu sangat berpengaruh pada penilaian/opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah daerah. Pembantu pengelola barang milik daerah yang selanjutnya disebut pembantu pengelola adalah pejabat yang bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada satuan kerja perangkat daerah. bahwa pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang semakin. Created Date: 9/27/2020 9:36:19 PMBarang/Jasa Pemerintah; 23. Permendagri ini memberikan template dokumen penatausahaan Barang Milik Daerah secara. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan. Download Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah. Title: Permendagri nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah dan penjualan barang milik negara/daerah berupa kendaraan perorangan dinas : dilengkapi pengelolaan barang milik negara/daerah, Author: Indonesia|Indonesia. 5. Bahasa. PENGELOLAAN BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Bahasa Indonesia. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang. 6. 4 Pasal 1 angka 41 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pemerintah membentuk Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang menjadi dasar bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Subbagian Hukum – BPK Perwakilan Provinsi NTB 2. Mohammad Iqbal Firzada. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang5. Perspektif Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Sebagai Modal Awal Pembangunan Nasional. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Permendagri No. Status. 17 Tahun 2007 terdiri dari beberapa tahap: Gambar : Siklus Pengelolaan Barang Milik Daerah 1. bahwa untuk penyelesaian kerugian daerah yang. pengamanan administrasi meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan g. 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Simpan Simpan permendagri-no-19-tahun-2016. 2083. 7) b) Barang milik daerah ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dan dapat dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka mendukung. ganti rugi dan sanksi. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN TEKNI S PENGELOLAAN BARANG MI LI K DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI , Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 74 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun. 164, 2019 KEMENDAGRI. Pedoman Teknis. 10 No. 5. ganti rugi dan sanksi. Belum Tersedia. 16. Negara UU No. id : 294 Hlm. 47, BN. TATA CARA PELAKSANAAN PEMBUKUAN,. kemendagri.